Skip to content

Children’s Rights Problem #1: Pernikahan Dini

Indonesia dan Pernikahan Dini: Tak Seindah Romeo dan Juliet

Disusun oleh: Marvella Rustandy

Dalam setiap tujuh detik, setidaknya ada satu gadis berusia di bawah 15 tahun yang menikah di dunia, demikian ungkap kelompok pegiat hak anak “Save the Children” dalam laporan terbarunya.

Pernikahan dini bukanlah sekadar kisah romansa antara Siti Nurbaya dan Samsulbahri, Romeo dan Juliet, ataupun Sampek dan Engtay. Bukan pula roman picisan yang kerap kali muncul dalam bentuk novel teenlit, maupun serial telenovela dengan alunan musiknya yang mendayu-dayu. Kasus pernikahan dini secara nyata terjadi di sekitar kita, dengan kuantitas yang dapat dikatakan tinggi.

Di Indonesia sendiri, pernikahan dini menjadi sebuah permasalahan serius yang cukup banyak terjadi. Utusan Khusus Sekjen PBB untuk UNICEF Marta Santos Pais menyatakan, 25 persen anak Indonesia di bawah usia 18 tahun menikah dini. Lebih mengejutkan lagi, jika dibandingkan dengan total pernikahan yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, 46 persennya, atau setara dengan 2,5 juta pernikahan per tahun, terjadi dengan mempelai perempuan yang berusia antara 15 sampai 19 tahun, menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) pada tahun 2014. Penelitian tersebut bahkan juga menunjukkan bahwa 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun.

Fakta yang diperoleh menyatakan, bahwa kasus pernikahan dini dengan mempelai wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun paling tinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1 persen dari total pernikahan per tahunnya. Kemudian, di urutan selanjutnya antara lain  terdapat Jawa Barat dengan 50,2 persen, Kalimantan Selatan 48,4 persen, Bangka Belitung 47,9 persen, dan Sulawesi Tengah 46,3 persen.

Sedangkan, provinsi dengan mempelai perempuan di bawah 15 tahun terbanyak adalah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9 persen, disusul Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen, dan Banten 6,5 persen.

Pernikahan dini bukanlah sekadar kisah romansa antara Siti Nurbaya dan Samsulbahri, Romeo dan Juliet, ataupun Sampek dan Engtay..”

Angka yang tergolong besar tersebut tentunya menimbulkan pertanyaaan, terutama pada era modern ini. Mengapa masih marak saja jumlah pernikahan pada usia belia, meski jelas pernikahan ini merugikan pihak anak, dan ada banyak kemungkinan lain yang terbuka bagi mereka?

Berikut ini berbagai alasan utama mengapa pernikahan dini terjadi, khususnya di Indonesia:

  1. Kemiskinan

Riset terakhir UNICEF di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan menghadapi risiko paling tinggi perkawinan dini. Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Pernikahan ini juga dilaksanakan lebih cepat agar mereka segera dapat lepas tangan dari tanggung jawab membiayai kehidupan anak, dan meningkatkan status sosial.

Mirisnya, orangtua tersebut juga percaya bahwa secara ekonomi keputusan tersebut merupakan solusi terbaik bagi anak dan keluarga mereka.

  1. Tradisi dan Budaya

Faktor tradisi, yang berlangsung dari generasi ke generasi, juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Misalnya, di Desa Tegaldowo, kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah, ada tradisi bahwa keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya, tanpa memedulikan umur atau bahkan kesiapan fisik dan mental anak mereka. Banyak yang berpendapat, “Yang penting nikah dulu. Kalau nanti cerai itu urusan belakangan.”

Selain itu, ada juga orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia dini karena ingin menghindari fitnah dan menjaga nama baik keluarga. 

  1. Kurangnya Pendidikan

Ada juga faktor rendahnya tingkat pendidikan, sehingga pelakunya tidak mengerti betul apa saja dampak dari pernikahan dini. Jika diperhatikan, mayoritas kasus pernikahan dini kerap terjadi dari kalangan masyarakat kelas bawah, yang cenderung sulit memperoleh akses pendidikan dan jugatidak menyadari pentingnya pendidikan tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berujung pada lemahnya pengetahuan seks sejak dini, sehingga terjadi kasus kehamilan di luar nikah, yang mengakibatkan pernikahan secara terpaksa dilangsungkan.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menciptakan gambaran yang terlalu idealistis mengenai pernikahan pada remaja dan anak-anak, jauh dari realita yang ada. Terdapat miskonsepsi umum bahwa pernikahan adalah akhir bahagia dari sebuah kisah, meski nyatanya ia hanyalah awal dari babak baru dalam kisah kehidupan. Hal tersebut menyebabkan banyak anak, terutama dengan pendidikan yang kurang, cenderung lebih cepat menginginkan terjadinya pernikahan tersebut. Padahal, tanpa kesiapan dari segi materi, fisik, dan mental, sirnalah keindahan janji suci tersebut, digantikan oleh rintangan dan pertikaian.

——–

Gambaran ideal pernikahan yang kerap kali dilekatkan dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa aman, belum tentu dirasakan oleh para mempelai di bawah umur yang masih berstatus anak, atau seseorang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sayangnya, batas usia tersebut tidak dijadikan dasar dalam penetapan standar usia menikah di Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, dan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satunya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Namun, apakah 16 tahun – usia yang masih tergolong anak – sungguh usia yang cukup matang untuk melaksanakan pernikahan? Kelompok usia tersebut cenderung masih belum stabil dari segi fisik, mental, dan emosional, serta dinilai masih belum siap untuk melangsungkan pernikahan; terlebih membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa undang-undang ini jelas tidak melindungi anak, bahkan melanggar hak mereka, khususnya anak perempuan yang merupakan pihak paling rentan dalam pernikahan anak tersebut.

“Gambaran ideal pernikahan yang kerap kali dilekatkan dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa aman, belum tentu dirasakan oleh para mempelai di bawah umur yang masih berstatus anak..”

Secara umum, berikut ini merupakan hak-hak anak yang dilanggar oleh dilangsungkannya pernikahan dini:

  1. Hak atas pendidikan

Perkawinan usia anak merenggut hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka.

Menurut data dari Susenas, pada tahun 2015, 80 persen perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Mayoritas merupakan tamatan SMP (sebesar 41,18 persen) dan sekolah dasar (sebesar 40,06 persen).

Lain halnya dengan perempuan yang menikah setelah berusia 18 tahun, penundaan usia pernikahan akan meningkatkan capaian pendidikan mereka. Sebagian besar (45,38 persen) menamatkan sekolah hingga tingkat menengah ke atas.

  1. Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual)

Perkawinan usia dini meningkatkan risiko anak perempuan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan mental, sebab kondisi psikologis dari kedua pihak yang belum matang.

Menurut Ketua Komnas Perempuan Azriana, dari 348.446 kasus kekerasan kepada perempuan sepanjang 2017, 335.063 kasus atau 96%-nya adalah kasus KDRT.  Hasil survei yang dikeluarkan Plan Indonesia juga tak kalah mencengangkan.  Bagaimana tidak, menurut lembaga ini, sebanyak 44% pelaku pernikahan dini mengalami KDRT.

Mengenai kekerasan seksual, hal ini masih ibarat gunung es. Penanganan kasus kekerasan seksual dalam pernikahan sendiri masih abu-abu, lantaran mudah bagi pelaku untuk mencari celah dari konsep consent atau persetujuan, di mana setiap tindakan seksual harus terjadi atas persetujuan dan keinginan bersama. 

  1. Hak atas kesehatan

Perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko anak perempuan terhadap penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini.

Berdasarkan data WHO, di Indonesia, pada tahun 2015 ada 126 ibu yang meninggal dalam 100.000 kelahiran bayi yang hidup. Angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Singapura, yang mencatat hanya 3 ibu meninggal per 100.000 ibu melahirkan. Jumlah itu kemudian disusul Malaysia 5, Thailand 8-10, lalu Vietnam sebanyak 50 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran.

Pada pernikahan usia dini, risiko kelahiran lekat berkaitan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap dampak dari persalinan dini. Tidaklah mengherankan apabila tingginya risiko kematian bayi disebabkan karena komplikasi saat persalinan, dan tubuh anak yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.

Selain membahayakan kesehatan ibu di bawah umur, pernikahan dini juga membahayakan jiwa baru yang terlahir akibatnya. Bayi yang dikandung para ibu belia ini berpeluang menderita stunting, kurang gizi kronis yang disebabkan oleh rendahnya asupan gizi sejak dalam kandungan, dan tanda-tandanya baru tampak saat anak berusia dua tahun. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan/atau perkembangan, dan belum sepenuhnya siap menanggung kehidupan baru.

Kini, diperkirakan sekitar 9,5 juta anak Indonesia mengalami stunting; angka yang diperkirakan akan terus meningkat apabila jumlah pernikahan dini tidak segera diredam.

  1. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi, dan tidak dipisahkan dari orangtua

Perkawinan dini seringkali terjadi dengan paksaan atau tanpa persetujuan anak, memisahkan mereka dari keluarga, menempatkan mereka dalam hubungan dan lingkungan yang asing di mana mereka mungkin tidak dirawat atau dilindungi, serta tidak memiliki suara atau kekuasaan yang imbang dalam pengambilan keputusan atas kehidupan mereka sendiri.

Hal ini terutama terjadi pada pernikahan yang terjadi antara perempuan di bawah umur dan pasangan lelaki dengan umur jauh di atasnya. Perbedaan usia yang terpaut jauh bukanlah jaminan terjadinya ketimpangan kuasa dalam suatu hubungan, namun tentunya risiko terjadinya manipulasi dan ketidakadilan semakin tinggi, sebab ada ketidaksejajaran dalam tingkat informasi dan kematangan mereka.

Selain itu, hal ini juga terjadi pada pernikahan yang dipaksakan akibat pemerkosaan, yang jumlah kasus terlapornya masih bagaikan gunung es di samudra; lebih banyak yang tersembunyi atau disembunyikan. Pola pikir masyarakat Indonesia, yang sebagian besar lebih condong untuk menutupi apa yang dirasakan sebagai aib tanpa memerdulikan nasib korban dalam kasus pemerkosaan, merupakan alasan utama terjadinya kasus ini. Padahal, nyatanya menikahkan paksa korban pemerkosaan dengan pelakunya ibarat menghukum korban atas kesalahan pelakunya, sekaligus memenjarakannya dalam tembok masa depan kelabu, terlebih jika korban masih dalam usia anak-anak.

——-

Dengan membatasi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, keamanan, aktivitas dan kemampuan anak perempuan, serta status dan peran mereka baik dalam rumah maupun masyarakat, pada dasarnya perkawinan pada usia anak melanggar hak anak perempuan atas kesetaraan dan menghambat kemampuan mereka untuk hidup setara dalam masyarakat.

Pada akhirnya, pernikahan dini ini juga merupakan salah satu wujud ketidaksetaraan perempuan yang bahkan sudah terjadi sejak usia kanak-kanak; usia belia yang seharusnya identik dengan kebahagiaan dan kepolosan. 

Semua anak berhak atas masa kecil utuh nan bahagia, di mana mereka berkesempatan untuk mengembangkan diri demi masa depan yang lebih baik. Mereka berhak bebas dari sergapan tanggung jawab pernikahan yang belum waktunya, serta ketidakadilan dan risiko permasalahan yang turut mengikuti.

Akhir kata, pernikahan dini bukanlah sekadar romansa antara Siti Nurbaya dan Samsulbahri, Romeo dan Juliet, ataupun Sampek dan Engtay; yang dahulu membuai pembaca-pembacanya dalam alunan melodrama yang tragis nan indah. Tidak ada setitikpun keindahan dalam tragisnya penderitaan, masa kecil yang direnggut, serta masa depan anak yang hancur akibat berlangsungnya pernikahan dini.

 

 

 

Referensi:

Badan Pusat Statitstik. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. May 2016.

Dhani, Arman. (2016, March 8). Tirto id. Mewaspadai Tingginya Pernikahan Anak di Indonesia. Retrieved December 4, 2018, from https://tirto.id/mewaspadai-tingginya-pernikahan-anak-di-indonesia-eEo

Gerintya, Scholastica. (2018, April 24). Tirto id. Mewaspadai Tingginya Pernikahan Anak di Indonesia. Retrieved December 4, 2018, from https://tirto.id/pernikahan-anak-merenggut-hak-anak-dan-merugikan-negara-cJiQ

(2016, October 11). BBC Indonesia. Satu gadis cilik di bawah usia 15 tahun ‘menikah setiap tujuh detik’. Retrieved December 4, 2018, from https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161011_majalah_pernikahan_anak

Aprilia, Alfa Tirza. (2016, March 22). Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya. Retrieved December 4, 2018. From https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 thoughts on “Children’s Rights Problem #1: Pernikahan Dini”