JiMin SNF: Kasus Pernikahan Dini di Indonesia


Kasus Penikahan Dini di Indonesia

Disusun oleh Muhammad Amin Rizky, Dinnar Fatih Rahmatika Prasetya,Imam Wahyudi,Anita Putri Wulandari, Rivaldo Fendy Wijaya dan Safura Hijriana

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum berusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 pernikahan akan diizinkan apabila pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun.Pernikahan dini ini tentunya memiliki banyak dampak bagi kehidupan kedua belah pihak. Khususnya bagi pihak wanita, pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif bagi kesehatan mereka, baik kesehatan fisik maupun mental. Pernikahan tentunya bukan hanya membutuhkan kesediaaan kedua pasangan, pernikahan juga membutuhkan kematangan dalam hal fisik, mental, emosional dan finansial. Dua hal penting yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam pernikahan adalah kematangan mental dan juga finansial. Kedua hal tersebut sangat sering memicu keributan di dalam sebuah pernikahan. Pasangan yang memutuskan untuk menikah dini tentunya harus mempertimbangkan kedua hal ini karena apabila mereka belum memiliki kematangan dalam kedua hal tersebut tentunya dapat memicu keretakan pernikahan dan dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah hal yang mudah, banyak aspek yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat berlangsung bahagia.

Masalah pernikahan dini bukanlah sebuah hal yang baru terjadi di Indonesia. Banyak media yang melaporkan masalah-masalah pernikahan yang terjadi di Indonesia. Konteks yang sering tampak dalam kasus-kasus pernikahan dini di Indonesia adalah kondisi pendidikan dan ekonomi yang kurang baik. Lantas, apa yang menjadi penyebab pernikahan dini sering terhadi di Indonesia?

Menurut Fadilla Putri (Child Protection Officer UNICEF Indonesia), ada dua hal yang menjadi penyebab utama maraknya pernikahan dini di Indonesia. Pertama, kurangnya akses pendidikan terhadap anak-anak. Hal ini dapat memicu pernikahan dini di Indonesia karena anak-anak tidak memiliki akses pendidikan yang cukup untuk mengetahui apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan setelah lulus dari sekolah. Oleh karena itu, anak-anak yang telah lulus dari sekolah tidak keberatan jika orang tua mereka menikahkan mereka dengan alasan seperti memperbaiki masalah keterbatasan ekonomi keluarga. Hal tersebut telah menjadi paradigma di Indonesia bahwa pernikahan merupakan jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan. Kedua, kurangnya sosok yang dapat dijadikan panutan bagi anak-anak. Kurangnya sosok yang dapat menjadi panutan membuat anak-anak akhirnya mengikuti pola pikir yang sudah ada di  keluarga dan orang-orang sekitarnya tentang pernikahan dini yang telah membudaya sebagai suatu hal yang wajar. Hal ini semakin parah dengan mudahnya akses terhadap konten-konten yang tidak layak untuk anak-anak yang belum cukup umur. Selai itu, hubungan seks pranikah dan di bawah umur layak juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini untuk meringankan tekanan sosial keluarga.

Berikut adalah contoh kasus-kasus pernikahan dini di Indonesia:

  1.      Pernikahan dini di Tapin yang dibatalkan sehari setelah pesta.

Kisahnya menjadi ramai diperbincangkan setelah foto dan video pernikahan ZA dan IB beredar di media sosial. Rupanya, sehari setelah pesta syukuran digelar, polisi memanggil kedua remaja tersebut dan keluarga. Hadir pula perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu dan pemuka masyarakat. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, semua pihak sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Binuang Ahmad, mengatakan, pernikahan keduanya tidak sah, baik secara agama maupun negara, karena ada syarat-syarat yang belum terpenuhi.

  1.      Menikah dini karena takut tidur sendirian.

AR (13) dan AM (14) masih berstatus pelajar SMP saat menikah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. AM, sang siswi, mengaku takut tidur sendirian setelah ibu kandungnya meninggal. “Menurut tantenya, anak ini mau menikah karena takut tidur sendiri di rumah setelah ibunya meninggal setahun yang lalu. Sementara ayahnya selalu meninggalkan rumah keluar Kabupaten untuk bekerja” kata Mahdi Bakri, Pelaksana Humas Kantor Kemenag Kabupaten Bantaeng, 15 April 2018.

Sebetulnya, KUA sudah menolak pengajuan pernikahan kedua mempelai karena usia mereka masih terlalu muda. Namun, ternyata kedua mempelai mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng dan mendapat dispensasi. “Awalnya penghulu dan KUA Kabupaten Bantaeng menolak menikahkan mereka berdua, karena tidak memenuhi persyaratan. Namun keduanya melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dan mendapat dispensasi. Ya akhirnya dinikahkan secara resmi, karena sudah ada putusan dari Pengadilan Agama,” katanya.

  1.      Menikah dini karena sering pulang subuh bersama.

Pada 26 November 2017, sepasang remaja, APA (17) dan APR (15), menikah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ribuan tamu undangan dan sanak keluarga hadir untuk memeriahkan pesta pernikahan mereka. “Bahagia dan senang bisa melangsungkan pernikahan seperti pasangan lainnya. Insya Allah saya akan tetap melanjutkan sekolah,” kata remaja perempuan saat dijumpai di rumahnya.

Sementara itu, kedua orangtua menjelaskan bahwa kedua anak mereka tersebut sudah saling suka dan sering pulang bersama setiap subuh. Untuk mencegah anggapan negatif, maka keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya.

 

  1.      Syekh Puji dan siswi SD di Semarang.

Pada bulan Agustus 2008, Pujiono Cahyo Widianto atau dikenal dengan nama Syekh Puji meminang gadis belia berusia 12 tahun bernama LU. Saat itu, Pujiono berusia 43 tahun dan LU masih duduk di bangku SD. Kontan saja, pernikahan mengundang protes. Sejumlah tokoh, sepeti Seto Mulyadi alias Kak Seto, turun tangan untuk menjernihkan masalah.

Tindakan Syekh Puji dinilai telah mencederai UU Perkawinan. Sementara itu, kasus tersebut menyeret Pujiono ke meja hijau dan pemilik Ponpes Miftahul Jannah itu sempat mendekam di penjara. Setelah persidangan yang memakan waktu lama, pada 13 Oktober 2009, Syekh Puji dinyatakan bebas dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Ungaran.

Maraknya kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia menyebabkan banyak pihak yang peduli terhadap kasus ini semakin menggalakkan upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini. Tentunya upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini bukan hanya tanggung jawab orang tua maupun pemerintah, upaya pencegahan dan penaggulangan ini  merupakan tanggung jawab semua pihak yang berada di masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dan memberikan pemahaman terhadap anak-anak mereka. Selain itu, anak-anak juga perlu diberikan edukasi tentang dampak pernikahan dini. Salah satu hal yang dapat melindungi anak-anak dari kasus pernikahan dini adalah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Menurut data dari UNICEF Indonesia, anak-anak yang menempuh jenjang pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung tidak menikah di bawah umur.

Hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah memberikan pelatihan keterampilan bagi anak-anak untuk menunjang kemampuannya dalam mencari nafkah sehingga dapat mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur. Pemerintah juga memililki peran dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MPPPA) menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan lampu hijau untuk menaikkan batas usia minimal untuk menikah. Saat ini, sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1  tentang perkawinan adalah harus berumur minimal; 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, MPPPA bermaksud untuk menaikkan batas usia menjadi 22 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan.

Dengan demikian, saran yang dapat kami berikan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di Indonesia adalah untuk lebih fokus dalam memberikan edukasi mengenai seks dan pernikahan terhadap anak-anak dan orang tua di daerah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi, terutama dengan menekankan bahaya dari pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah solusi terhadap masalah sosial maupun ekonomi keluarga, dan upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memberikan pengawasan terhadap konten-konten yang diakses oleh anak-anak mereka.  Selain itu, upaya untuk mengubah batas usia minimal untuk menikah yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih difokuskan dalam tinjauan kajian dan proses implementasinya.(GRC)

Referensi

  1. Badan Pusat Statistik. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Mei,2016, from https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf
  2. Suryasumirat, Ratu Annisaa. (December,2018). Putusan MK soal Batas Umur  Pernikahan Ditindaklanjuti Kementerian PPPA. Diakses 17 Februari 2019,from   https://www.liputan6.com/news/read/3857175/putusan-mk-soal-batas-umur-pernikahan-ditindaklanjuti-kementerian-pppa
  3. Wismabrata,Michael Hangga.(Juli,2018).5 Pernikahan Usia Dini yang Sempat Heboh di Indonesia.  Diakses 17 Februari 2019,from  https://regional.kompas.com/read/2018/07/23/17281651/5-pernikahan-usia-dini-yang-sempat-heboh-di-indonesia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *