Skip to content

JIMIN SNF — Memajukan Pendidikan Daerah 3T

Penulis: Silviana Maharani (Ilmu Ekonomi UI 2019)
Ilustrator: Benedicta C (Akuntansi UI 2019)

[ngg src=”galleries” ids=”19″ display=”basic_slideshow”]

Apa Itu Daerah 3T? Apakah Pendidikan Menjadi Salah Satu Permasalahan Disana?

Daerah Tertinggal atau yang lebih disebut sebagai Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menurut Perpres No.131 Tahun 2015 adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, dengan kriteria: perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah[3]

Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Permasalahan akses dan konektivitas antar daerah dan wilayah, masalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi beberapa problematika yang cukup sulit dihadapi oleh daerah 3T. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. 

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh daerah yang tergolong daerah 3T adalah masalah pendidikan dan hingga saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih berusaha untuk memberikan fasilitas penunjang pendidikan yang baik bagi daerah yang tergolong daerah 3T untuk mencapai pemerataan di bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang akan membawa suatu bangsa ke arah perubahan yang semakin baik, dengan majunya pendidikan maka akan dicapai suatu bangsa yang maju, sejahtera dan beradab. Untuk itu pemerintah merencanakan pemerataan pendidikan hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Namun untuk mencapai pemerataan pendidikan tersebut, pemerintah dihadapkan pada beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan pendidikan di daerah 3T. Lantas apa sajakah permasalahan tersebut dan adakah relevansinya terhadap pendidikan di daerah 3T?

Lima Masalah Pokok Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Daerah 3T

Menurut P.H. Combs (1968) terdapat lima masalah pokok dalam pendidikan[4]. Permasalahan yang  pertama adalah kelebihan peserta didik, yakni bertambahnya jumlah anak-anak yang membutuhkan pendidikan nyatanya belum diimbangi dengan pengelola pendidikan. Banyak pengelola pendidikan yang belum mampu menyediakan sarana pendidikan yang layak serta kesulitan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Kedua, langkanya sumber daya dan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Karena terjadi kelebihan jumlah peserta didik, maka dibutuhkan lebih banyak dana untuk penyediaan pendidikan. Data neraca pendidikan daerah tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkonfirmasi alokasi anggaran pendidikan Papua. Berdasarkan data Kemendikbud, anggaran pendidikan di Papua hanya sebesar 1,4% dari APBD, paling rendah di seluruh Indonesia. Padahal, UU Nomor 20 tahun 2003, mengamanatkan alokasi dana untuk pendidikan dari APBN/APBD sebesar 20%.

Ketiga, biaya pendidikan yang semakin mahal. Untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, maka kompetensi guru harus ditingkatkan yang disertai dengan peningkatan pengadaan jumlah buku dan alat bantu pengajaran. Persebaran jumlah guru di Papua tergolong tidak merata. Terdapat perbedaan antara jumlah guru kelas dan guru mata pelajaran yang memiliki status PNS dan non-PNS. Angka ketimpangan tertinggi terdapat pada jumlah guru guru mata pelajaran pada jenjang SD hingga SMA dengan nilai ketimpangan 0,7. [6]

Masalah pendidikan di daerah 3T juga disebabkan kurangnya tenaga pengajar. Terlalu banyaknya jumlah dan penyebaran guru yang tidak merata merupakan masalah yang masih harus ditangani oleh pemerintah hingga saat ini. Hal ini terlihat pada ketersediaan guru-guru pada perkotaan, pedesaan dan daerah-daerah terpencil. 68% dari sekolah di daerah perkotaan dan 52% di pedesaan memiliki terlalu banyak guru, sementara dua per tiga dari sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil memiliki terlalu sedikit guru. 47% sekolah-sekolah dasar di Indonesia memiliki jumlah murid kurang dari 150 orang, sehingga cara yang dilakukan oleh guru-guru tersebut adalah melaksanakan pengajaran banyak tingkat (multigrade teaching).

Keempat, adanya ketidaktepatan hasil pendidikan. Terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menghitung kualitas hidup suatu masyarakat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga dimensi yang dihitung dalam indeks ini, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Di bidang pendidikan, yang dihitung dalam indeks ini adalah angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua memiliki nilai 60,06[7]. Indeks harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk Provinsi Papua adalah 10.83 tahun dan 6.52 tahun. Artinya anak-anak di Provinsi Papua diharapkan akan mendapatkan pendidikan selama 10.83 tahun di masa sekolahnya.

Kelima, lambat dan tidak efisiennya sistem pendidikan. Masih kurang baiknya sistem pendidikan di Papua menyebabkan angka putus sekolah di Papua tergolong tinggi. Jenjang pendidikan SD memiliki angka putus sekolah  (3.642 siswa) yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan lainnya (SMA 699 siswa).  

Selain itu, sulitnya akses dan fasilitas pendidikan membuat pendidikan di daerah ini masih tertinggal dari daerah lainnya. Sebagai contoh daerah Oksibil di Papua hanya memiliki 2 SMP dan jika ingin melanjutkan ke SMA haruslah berjalan menuju kota/kabupaten terdekat. [8] Di Indonesia terdapat sebanyak 123 daerah 3T yang menjadi prioritas pendidikan bagi pemerintah saat ini [9]

Dari beberapa data kasus diatas sebagai contoh daerah 3T yang membutuhkan peningkatan pendidikan, maka pemerintah diharuskan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pemerataan fasilitas serta mutu pendidikan di daerah 3T. Lantas, apa saja solusi kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan di daerah 3T?

Solusi Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di Daerah 3T

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pendidikan di daerah tertinggal. Pemerintah Indonesia menyalurkan 2.402.320 buku ke wilayah 3T. Kemendikbud RI telah membentuk kelompok kerja gerakan literasi nasional [10]. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program pemberantasan buta aksara. Gerakan ini merupakan upaya untuk mendukung inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak melalui pembiasaan di rumah. Bukti nyata gerakan ini adalah dilakukannya pengiriman 2.402.320 buku eksemplar yang berasal dari 60 judul bahan literasi dan selanjutnya dibagikan kepada 47.678 sekolah dengan berbagai jenjang, 658 taman bacaan masyarakat (TBM) serta 40 perpustakaan yang ada di daerah 3T yang tersebar ke dalam 27 provinsi di Indonesia.

Dalam aspek bantuan biaya pendidikan, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yaitu melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar), Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afirmasi. Pemerintah melalui program KIP menargetkan 818.000 mahasiswa mendapatkan KIP untuk kuliah di tahun 2020. KIP ini dikelompokkan menjadi KIP-Kuliah dan KIP Afirmasi yang akan mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) untuk orang asli papua, wilayah 3T serta wilayah yang terdampak bencana alam serta konflik sosial [11]

Beasiswa ADiK ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah papua, papua barat dan daerah 3T, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, meningkatkan pemerataan pendidikan, memperluas wawasan kebangsaan bagi penerima beasiswa ADiK , meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di daerah lain [12]

Diharapkan dengan adanya program-program nyata yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut, upaya peningkatan pendidikan di daerah 3T dapat memberikan bukti yang nyata di dalam dunia pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator semakin mudahnya akses pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan, meningkatnya angka melek huruf, peningkatan indeks IPM, menurunnya angka putus sekolah, serta meningkatnya angka harapan lama sekolah di daerah 3T. Dengan demikian, berbagai perbaikan diatas kemudian dapat perlahan meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya daerah 3T, meningkatkan kualitas pendidikan serta memajukan pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Referensi:

Adik.kemdikbud.go.id. 2020. Afirmasi Dikti – Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. [online] Available at: <https://adik.kemdikbud.go.id/> [Accessed 23 April 2020].

Beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. 2020. [online] Available at: <https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/uploads/download/daftar-daerah-3T-BU.pdf> [Accessed 23 April 2020].

Documents.worldbank.org. 2020. [online] Available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/708871468039242207/pdf/534730BRI050ed1Box345611B001PUBLIC1.pdf> [Accessed 23 April 2020].

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1016 [Accessed 23 April 2020].

Katadata, 2020. Sengkarut Pendidikan Dasar Di Pelosok Daerah – Katadata.Co.Id. [online] Katadata.co.id. Available at: <https://katadata.co.id/infografik/2020/03/06/sengkarut-pendidikan-dasar-di-pelosok-daerah> [Accessed 23 April 2020].

Kemendikbud, 2019. Enam Provinsi Alami Buta Aksara Tertinggi. [online] Itjen Kemendikbud. Available at: <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/enam-provinsi-alami-buta-aksara-tertinggi> [Accessed 23 April 2020].

KOMINFO, P., 2020. Potret Pendidikan Di Pelosok Negeri (2). [online] Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Available at: <https://kominfo.go.id/content/detail/5439/potret-pendidikan-di-pelosok-negeri-2/0/sorotan_media> [Accessed 23 April 2020].

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Kemendikbud Kirim 2 Juta Buku Ke Wilayah 3T. [online] Available at: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/kemendikbud-kirim-2-juta-buku-ke-wilayah-3t> [Accessed 23 April 2020].

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Bantuan Biaya Pendidikan Melalui KIP Kuliah. [online] Available at: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/bantuan-biaya-pendidikan-melalui-kip-kuliah> [Accessed 23 April 2020].

Kurniawan, R., 2016. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU. [online] Available at: <https://www.researchgate.net/profile/Riza_Kurniawan5/publication/317184069_IDENTIFIKASI_PERMASALAHAN_PENDIDIKAN_DI_INDONESIA_UNTUK_MENINGKATKAN_MUTU_DAN_PROFESIONALISME_GURU/links/592bb67f0f7e9b9979a97810/IDENTIFIKASI-PERMASALAHAN-PENDIDIKAN-DI-INDONESIA-UNTUK-MENINGKATKAN-MUTU-DAN-PROFESIONALISME-GURU.pdf> [Accessed 23 April 2020].

Republika Online. 2020. Akses Pendidikan Masih Jadi PR Di Papua Barat |Republika Online. [online] Available at:<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/10/10/pgdd9i430-akses-pendidikan-masih-jadi-pr-di-papua-barat> [Accessed 23 April 2020].

Sekretaris Kabinet RI, 2015. 122 Daerah Ini Ditetapkan Pemerintah Sebagai Daerah Tertinggal 2015 – 2019. [online] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Available at: <https://setkab.go.id/122-daerah.ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019/> [Accessed 23 April 2020].

World Bank, 2020. Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Dasar Di Daerah Perdesaan Dan Tertinggal. [online] World Bank Blogs. Available at: <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/tantangan-pelaksanaan-pendidikan-dasar-di-daerah-perdesaan-dan-tertinggal> [Accessed 23 April 2020].

World Bank, 2019. Primary Education In Remote Indonesia : Survey Results From West Kalimantan And East Nusa Tenggara. [online] Documents.worldbank.org. Available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/142651578380137578/pdf/Primary-Education-in-Remote-Indonesia-Survey-Results-from-West-Kalimantan-and-East-Nusa-Tenggara.pdf> [Accessed 23 April 2020].


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *